Kontrak kontruksi

Kontrak kontruksi
Pasal 1338 ay7at 1 KUH perdata merupakan jadikan dasar menjadiakn perjanjian dalam bidang konstruksi di bidang pembangunan yang di buat para pihak yang dibuat oleh para pihak yang mengadakanya.
Dalam KUH perdata tidak mengenal instilah perjajian jasa konstruksi , tetapi berkaitan denga hal itu ada yang dinamakan dengan perjajian pemborongan kerja yang tertera dalam aturan dalam pasal 1601 KUH perdata . pasal tersebut membagi perjajian untuk melakuakan pekerjaan kedalam tiga macam yaitu:
a. perjajian untuk melakukan jasa jasa tertentu
b. perjajian kerja
c. perjajian pemboorongan pekerjaan

I. DASAR HUKUM YANG TERKAIT DENGAN JASA KONSTRUKSI

1. Pasal 1601, 1601 (b), 1604-1617 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
3. Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi
4. Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
5. Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi.
6. Peraturan Pemerintah No. 140 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi.
7. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 257/KPPTS/M/2003 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi.
8. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 339/KPPTS/M/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi Oleh Instansi Pemerintah.
9. Keputusan Menteri Keuangan No. 304/KMK.01/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
10. Peratuan Menteri Dalam Negeri No. 7 tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan
11. Peratuan Menteri Dalam Negeri No. 5 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
12 Keputusan Menteri Keuangan No. 305/KMK.01/2002 tentang Pejabat Lelang. . Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.
13. Peraturan Menteri Keuangan No. 02/PMK.02/2006 tentang Persyaratan Administratif Dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah Untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan :Layanan Umum.
14. Peraturan Menteri Keuangan No. 08/PMK.02 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum.
15. Peraturan Menteri Keuangan No. 09/PMK.02 tentang Pembentukan Dewan Pengawas Pada Badan Layanan Umum.
16. Peraturan Menteri Keuangan No. 10/PMK.02 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum

. macam kontrak kerja kontruksi:
- Kontrak kerja konstruksi pada dasarnya dibuat secara terpisah sesuai tahapan dalam pekerjaan konstuksi yang terdiri dari kontrak kerja konstruksi untuk pekerjaan perencanaan, kontrak kerja konstruksi untuk pekerjaan pelaksanaan, dan kontrak kerja konstruksi untuk pekerjaan pengawasan.

- Pengecualian: Dalam hal pekerjaan terintegrasi, kontrak kerja konstruksi dapat dituangkan dalam 1 (satu) kontrak kerja konstruksi.

- Kontrak kerja konstruksi dibedakan berdasarkan:
a. Bentuk imbalan yang terdiri dari :
1) Lump Sum
2) harga satuan
3) biaya tambah imbalan jasa
4) gabungan Lump Sum dan harga satuan; atau
5) Aliansi.

b. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang terdiri dari :
1) tahun tunggal; atau
2) tahun jamak.

c. Cara pembayaran hasil pekerjaan:
1) sesuai kemajuan pekerjaan; atau
2) secara berkala.

- Kontrak kerja konstruksi dengan bentuk imbalan Lump Sum merupakan kontrak jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam jangka waktu tertentu dengan jumlah harga yang pasti dan tetap serta semua risiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan yang sepenuhnya ditanggung oleh penyedia jasa sepanjang gambar dan spesifikasi tidak berubah.

- Kontrak kerja konstruksi dengan bentuk imbalan Harga Satuan merupakan kontrak jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan/unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu, yang volume pekerjaannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia jasa.

- Kontrak kerja konstruksi dengan bentuk imbalan Biaya Tambah Imbalan Jasa merupakan kontrak jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam jangka waktu tertentu, dimana jenis-jenis pekerjaan dan volumenya belum diketahui dengan pasti, sedangkan pembayarannya dilakukan berdasarkan pengeluaran biaya yang meliputi pembelian bahan, sewa peralatan, upah pekerja dan lain-lain, ditambah imbalan jasa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

- Kontrak kerja konstruksi dengan bentuk imbalan Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan merupakan gabungan Lump Sum dan atau harga satuan dan atau tambah imbalan jasa dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan sejauh yang disepakati para pihak dalam kontrak kerja konstruksi.

- Kontrak kerja konstruksi dengan bentuk imbalan Aliansi merupakan kontrak pengadaan jasa dimana suatu harga kontrak referensi ditetapkan lingkup dan volume pekerjaan yang belum diketahui ataupun diperinci secara pasti sedangkan pembayarannya dilakukan secara biaya tambah imbal jasa dengan suatu pembagian tertentu yang disepakati bersama atas penghematan ataupun biaya lebih yang timbul dari perbedaan biaya sebenarnya dan harga kontrak referensi.

hal hal yang diatur dalam kontrak kerjakontruksi
Pengaturan hubungan kerja berdasarkan hukum harus dituangkan dalam kontrak kerja konstruksi.

Hubungan kerja dalam kontrak kerja konstruksi menurut KUHPerdata dikategorikan sebagai pemborongan pekerjaan. Pemborongan pekerjaan adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu, si pemborong (penyedia jasa), mengikatkan dirinya untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak yang lain, pihak yang memborongkan (pengguna jasa) dengan menerima suatu harga yang ditetapkan. (Pasal 1601 huruf (b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Adapun yang merupakan unsur hubungan kerja:
a. melakukan pekerjaan
b. di bawah perintah
c. waktu tertentu
d. menerima upah

1. Kontrak kerja konstruksi sekurang-kurangnya harus memuat uraian mengenai :

a. Para pihak yang memuat secara jelas identitas para pihak yang meliputi :

1) akta badan usaha atau usaha orang perseorangan.
Yang boleh dilakukan oleh perseorangan selaku pelaksana konstruksi adalah pekerjaan konstruksi yang:
- berisiko kecil
- berteknologi sederhana
- berbiaya kecil

Sedangkan pekerjaan konstruksi yang berisiko besar dan/atau berteknologi tinggi dan/atau yang berbiaya besar hanya dapat dilakukan oleh badna usaha yang berbentuk perseroan terbatas atau badan usaha asing yang dipersamakan.

2) nama wakil/kuasa badan usaha sesuai kewenangan pada akta badan usaha atau sertifikat keahlian kerja dan sertifikat keterampilan kerja bagi usaha orang perseorangan, dan

3) tempat kedudukan dan alamat badan usaha atau usaha orang perseorangan.

Para pihak dalam kontrak kerja konstruksi terdiri dari:

a. pengguna jasa konstruksi (yang memborongkan pekerjaan)
b. penyedia jasa konstruksi (yang menerima pekerjaan)

b. Rumusan pekerjaan yang meliputi :
1) pokok-pokok pekerjaan yang diperjanjikan
2) volume atau besaran pekerjaan yang harus dilaksanakan
3) nilai pekerjaan dan ketentuan mengenai penyesuaian nilai pekerjaan akibat fluktuasi harga untuk kontrak kerja konstruksi bertahun jamak
4) tata cara penilaian hasil pekerjaan dan pembayaran,dan
5) jangka waktu pelaksanaan.

c. Pertanggungan dalam kontrak kerja konstruksi meliputi:
1) jenis pertanggungan yang menjadi kewajiban penyedia jasa yang berkaitan dengan pembayaran uang muka, pelaksanaan pekerjaan, hasil pekerjaan, tenaga kerja, tuntutan pihak ketiga dan kegagalan bangunan

2) pertanggungan memuat:
a) nilai jaminan
b) jangka waktu pertanggungan
c) prosedur pencairan. dan
d) hak dan kewajiban masing-masing pihak; dan

Dalam hal penyedia jasa tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan kontrak kerja konstruksi, pengguna jasa dapat mencairkan dan selanjutnya menggunakan jaminan dari penyedia jasa sebagai kompensasi pemenuhan kewajiban penyedia jasa.

d. Tenaga ahli yang meliputi :
1) persyaratan klasifikasi dan kualifikasi tenaga ahli
2) prosedur penerimaan dan atau pemberhentian tenaga ahli yang dipekerjakan, dan
3) jumlah tenaga ahli sesuai dengan jenis pekerjaan

e. Hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak kerja konstruksi meliputi :
1) hak dan kewajiban pengguna jasa, dan
2) hak dan kewajiban penyedia jasa.

f. Cara pembayaran memuat:
1) volume/besaran fisik
2) cara pembayaran hasil pekerjaan
3) jangka waktu pembayaran
4) denda keterlambatan pembayaran, dan
5) jaminan pembayaran.

g. Ketentuan mengenai cidera janji yang meliputi :
1) bentuk cidera janji:
a) oleh penyedia jasa yang meliputi:
- tidak menyelesaikan tugas
- tidak memenuhi mutu
- tidak memenuhi kuantitas, dan
- tidak menyerahkan hasil pekerjaan

b) oleh pengguna jasa yang meliputi :
- terlambat membayar;
- tidak membayar, dan
- terlambat menyerahkan sarana pelaksanaan pekerjaan, dan

Dalam hal terjadi cidera janji yang dilakukan oleh penyedia jasa atau pengguna jasa, pihak yang dirugikan berhak untuk memperoleh kompensasi, penggantian biaya dan atau perpanjangan waktu, perbaikan atau pelaksanaan ulang hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan atau pemberian ganti rugi.

h. Penyelesaian perselisihan memuat:
1) penyelesaian di luar pengadilan melalui alternatif penyelesaian (mediator dan konsiliator) dan sengketa, atau arbitrase, dan
Mediator: fasilitator, mempertemukan, membimbing mengatur jadwal pertemuan.
Konsiliator: menyusun dan menawarkan upaya penyelesaian kepada pra pihak yang bersengketa,

2) penyelesaian melalui pengadilan sesuai dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku.

i. Ketentuan pemutusan kontrak kerja konstruksi memuat:
1) bentuk pemutusan yang meliputi pemutusan yang disepakati para pihak atau pemutusan secara sepihak, dan
2) hak dan kewajiban pengguna jasa dan penyedia jasa sebagai konsekuensi dari pemutusan kontrak kerja konstruksi

j. Keadaan memaksa mencakup kesepakatan mengenai:
1) risiko khusus
2) macam keadaan memaksa lainnya, dan
3) hak dan kewajiban pengguna jasa dan penyedia jasa pada keadaan memaksa

k. Kewajiban para pihak dalam kegagalan bangunan meliputi:
1) jangka waktu pertanggungjawaban kegagalan bangunan, dan
2) bentuk tanggung jawab terhadap kegagalan bangunan

l. Perlindungan pekerja memuat:
1) kewajiban terhadap pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan
2) bentuk tanggung jawab dalam perlindungan pekerja

m. Aspek lingkungan memuat :
1) kewajiban terhadap pemenuhan ketentuan undang-undang yang berlaku, dan
2) bentuk tanggung jawab mengenai gangguan terhadap lingkungan dan manusia.

2. Ketentuan tentang Hak (Atas) Kekayaan Intelektual
Kontrak kerja konstruksi harus memuat ketentuan tentang Hak (Atas) Kekayaan Intelektual yang mencakup:

a. kepemilikan hasil perencanaan, berdasarkan kesepakatan, dan
b. pemenuhan kewajiban terhadap hak cipta atas hasil perencanaan yang telah dimiliki oleh pemegang hak cipta dan hak paten yang telah dimiliki oleh pemegang hak paten sesuai undang-undang tentang hak cipta dan undang-undang tentang hak paten.

3. Insentif
Kontrak kerja konstruksi dapat memuat ketentuan tentang insentif yang mencakup persyaratan pemberian insentif, dan bentuk insentif.

4. Sub-Penyedia Jasa
Kontrak kerja konstruksi dapat memuat ketentuan tentang sub penyedia jasa dan atau pemasok bahan dan atau komponen bangunan dan atau peralatan mengenai hal-hal:
a. pengusulan oleh penyedia jasa dan pemberian izin oleh pengguna jasa untuk sub penyedia jasa/pemasok bahan dan atau komponen bangunan dan atau peralatan.
b. tanggung jawab penyedia jasa dalam kaitan penggunaan sub penyedia jasa/pemasok terhadap pemenuhan ketentuan kontrak kerja konstruksi. dan

c. hak intervensi pengguna jasa dalam hal :
1) pembayaran dari penyedia jasa kepada sub penyedia jasa/pemasok terlambat; dan
2) sub penyedia jasa/pemasok tidak memenuhi ketentuan kontrak kerja konstruksi.

5. Bahasa Kontrak
- Pada kontrak kerja konstruksi dengan mempergunakan 2 (dua) bahasa harus dinyatakan secara tegas hanya 1 (satu) bahasa yang mengikat secara hukum.
- Kontrak kerja konstruksi tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia.

saksi
Penyelenggara pekerjaan konstruksi dapat dikenai sanksi:
a. Sanksi administratif dan/atau
b. Sanksi pidana

Sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada penyedia jasa berupa:
a. peringatan tertulis
b. penghentian sementara pekerjaan konstruksi
c. pembatasan kegiatan usaha dan/atau profesi
d. pembekuan izin usaha dan/atau profesi
e. pencabutan izin usaha dan/atau profesi.

Sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada pengguna jasa berupa:
a. peringatan tertulis
b. penghentian sementara pekerjaan konstruksi
c. pembatasan kegiatan usaha dan/atau profesi
d. larangan sementara penggunaan hasil pekerjaan konstruksi
e. pembekuan izin pelaksanaan pekerjaan konstruksi
f. pencabutan izin pelaksanaan pekerjaan konstruksi.

(Pasal 42 UU No. 18 tahun 1999).

Sanksi Pidana
- Barang siapa yang melakukan perencanaan pekerjaan konstruksi yang tidak memenuhi ketentuan keteknikan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenai pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai kontrak. (Pasal 43 ayat (1) UU No. 18 tahun 1999).

- Barang siapa yang melakukan pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan keteknikan yang telah ditetapkan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenakan pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 5% (lima per seratus) dari nilai kontrak. (Pasal 43 ayat (2) UU No. 18 tahun 1999).

- Barang siapa yang melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dengan sengaja memberi kesempatan kepada orang lain yang melaksanakan pekerjaan konstruksi melakukan penyimpangan terhadap ketentuan keteknikan dan menyebabkan timbulnya kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenai pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai kontrak. (Pasal 43 ayat (3) UU No. 18 tahun 1999).